Dorong Percepatan Transaksi Digital Pemda Konut Gelar Hight Level Meeting
Mendorong percepatan digitalisasi transaksi, Pemerintah Daerah hari ini Senin (03/07/2023) melaksanakan Hight Level Meeting TP2DD di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Kabupaten Konawe Utara. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Bupati Konawe Utara Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng, Wakil Bupati H. Abuhaera, S.Sos., M.Si, Kepala Kantor Wilayah BPN Sultra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Manajemen PT. PLUS ESPAY, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkompinda, Kepala BPN Konawe Utara, Kepala OPD, Para Camat, Para Direktur Bank, beserta Para Pelaku Usaha yang tersebar di wilayah Kabupaten Konawe Utara.
Hight Level Meeting TP2DD ini diselenggarakan dalam rangka pembahasan program Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan untuk mendorong setiap elemen pemerintahan agar terus berinovasi serta dapat menyesuaikan dengan perubahan terkait kebutuhan pelayanan dalam proses transaksi pembayaran secara digital.
Dalam sambutannya H. Ruksamin selaku Pimpinan Tertinggi Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara menyadari bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di semua sektor pembangunan saat ini merupakan keharusan, bukan pilihan. Dengan SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun lembaga dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. ”Saya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan kita pada hari ini sebagai salah satu bentuk penerapan SPBE di Bidang Keuangan Daerah. Juga ucapan terima kasih kepada Bank Indonesia telah berupaya mendorong pengunaan transaksi non tunai (digital) baik pada transaksi pendapatan maupun belanja daerah.” ungkap H. Ruksamin.
H. Ruksamin juga menyampaikan bahwa selama beliau memimpin Konawe Utara, dirinya akan terus berupaya agar semua jenis transaksi apapun tidak ada lagi transaksi bersifat manual, tetapi semua harus dilakukan dengan transaksi non tunai atau transaksi digital. Hal ini merupakan upaya dan konsistensi pemerintah daerah untuk mencegah berbagai isu penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara dengan adanya penerapan EPTD dan digitalisasi pembayaran baik melalui eksentifikasi pengunaan instrumen dan kanal pembayaran seperti QR, Code Indonesian standart (QRIS), diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan hari ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, BPN, dan PT. ESPAY yang merupakan partner kerja Pemerintah Daerah untuk menangani terkait ETPD, yang kemudian dilanjutkan dengan Launching Pembayaran PBB P2 Mengunakan QRIS.
Pos terkait
Tidak ada komentar